 |
| Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Kamis (15/01/2026). |
e-news.id
Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Kamis (15/01/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang
dilaksanakan dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara,
Jakarta Pusat. Rakor ini diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih
serta para gubernur dari provinsi terdampak banjir, yakni Aceh, Sumatera Utara,
dan Sumatera Barat.
Rakor dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Dalam sambutannya, Pratikno
menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026. Satgas ini
memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan umum,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi rehabilitasi dan
rekonstruksi, sekaligus menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis percepatan
pemulihan pascabencana.
Pratikno juga memaparkan mekanisme pelaporan Satgas. Tim
Pengarah diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden
dan Wakil Presiden setiap dua bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan. Sementara itu, Tim Pelaksana bertanggung jawab melaporkan kemajuan
implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi minimal setiap bulan, bahkan dapat
dilakukan setiap minggu apabila terdapat kebutuhan mendesak.
Terkait pendanaan, Pratikno menegaskan bahwa Keppres
mengamanatkan sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) serta sumber lain yang sah. Anggaran operasional Satgas diusulkan
oleh Ketua Tim Pelaksana, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri
Keuangan untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan skala prioritas
percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
Beberapa prioritas utama yang menjadi perhatian antara lain percepatan
penetapan relokasi sekolah yang hanyut dan rusak total, implementasi program
cash for work sektor pendidikan melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan
masyarakat, pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan
gempa dan banjir, percepatan penyaluran tunjangan guru serta dukungan operasional
sekolah terdampak, serta pelaksanaan pendidikan kebencanaan melalui Program
Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyambut baik
pelaksanaan rakor ini sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam
mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia menegaskan komitmen
Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung dan menindaklanjuti kebijakan
serta arahan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya rehabilitasi dan
rekonstruksi sektor pendidikan dan infrastruktur dasar.
Turut mengikuti Zoom Meeting bersama Bupati Langkat,
Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas
Kominfo Wahyuduharto, S.STP., M.Si, Kepala Dinas PUTR H. Khairul Azmi, S.STP,
Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana, MM, Kepala Dinas Perkim Dr. Robbi Rezeki,
M.Pd., S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Ilhamsyah Bangun, ST, Kalak BPBD H.
Ansyari, M.Kes, Kabag Pemerintahan M. Nawawi, S.STP., M.SP, serta Kabag
Protokol Winanda Akbar, S.STP.(Ril/Red).
