 |
| Di tengah polemik bantuan banjir yang dinilai belum merata, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengambil langkah cepat dengan menemui Menteri Sosial Republik Indonesia guna memperjuangkan tambahan bantuan bagi masyarakat terdampak. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aksi demonstrasi ratusan warga yang sebelumnya menuntut pemerataan bantuan. |
e-news.id
Langkat – Di tengah polemik bantuan banjir yang dinilai
belum merata, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengambil langkah cepat dengan
menemui Menteri Sosial Republik Indonesia guna memperjuangkan tambahan bantuan
bagi masyarakat terdampak. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aksi
demonstrasi ratusan warga yang sebelumnya menuntut pemerataan bantuan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI,
Jalan Salemba Raya No.28, Jakarta, Rabu (06/05/2026), disambut langsung oleh
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan
Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Langkat hadir bersama
perwakilan masyarakat terdampak banjir dari Kecamatan Besitang, Sauli Lubis,
dan Kecamatan Tanjung Pura, Said Abdullah, serta sejumlah Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait.
Pada pertemuan itu, Bupati Langkat menyampaikan ucapan
terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
melalui Kementerian Sosial RI atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan
kepada masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya saat terjadi bencana maupun pada
masa pemulihan pascabencana.
Di hadapan Menteri Sosial, Syah Afandin juga memaparkan
secara langsung kondisi riil masyarakat di lapangan pascabanjir. Ia
menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat terdampak yang proses penyaluran
bantuannya masih dalam tahap pendataan dan verifikasi.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama
Pemerintah Kabupaten Langkat. Karena itu, Pemkab Langkat datang langsung ke
pemerintah pusat untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh perhatian
dan bantuan secara merata.
“Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami. Kami datang
langsung berkoordinasi dengan bapak menteri perihal data susulan masyarakat
terdampak yang masih dalam proses pendataan bantuan,” ujar Syah Afandin.
Lebih lanjut, Bupati Langkat secara khusus memohon solusi
bagi masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu proses penyaluran
bantuan. Ia berharap usulan yang disampaikan dapat segera direalisasikan
sehingga seluruh warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat memperoleh hak dan
perhatian yang semestinya.
Selain membahas percepatan penyaluran bantuan, kegiatan
koordinasi juga dilanjutkan bersama Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sebagai langkah konkret memastikan tindak lanjut
di lapangan berjalan optimal. Dalam pembahasan tersebut, turut dibahas
percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional
I, termasuk proses pembebasan lahan serta langkah strategis percepatan
pemulihan pascabencana di Kabupaten Langkat.
Langkah cepat yang diambil Pemerintah Kabupaten Langkat
tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga terdampak, Said
Abdullah, mengaku puas terhadap respons dan kepemimpinan Bupati Langkat dalam
menangani persoalan banjir.
“Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak
cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sauli Lubis yang menilai langkah
pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat. Ia berharap bantuan dapat
segera dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat terdampak.
“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya,
bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,”
ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya untuk
terus mengawal proses penanganan banjir, mulai dari distribusi bantuan,
percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan hunian tetap bagi
masyarakat terdampak agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat
dan menyeluruh.(Ril/Red).
