 |
| Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak banjir. Hal itu ditegaskan saat memimpin rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Brigjen TNI Fajar Tjahjono, S.IP, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (1/7/2026). |
e-news.id
Stabat, Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak banjir. Hal itu ditegaskan saat memimpin rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersama Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Brigjen TNI Fajar Tjahjono, S.IP, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (1/7/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah serius Pemerintah
Kabupaten Langkat bersama pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan 100
persen wilayah yang terdampak bencana banjir besar yang melanda Kabupaten
Langkat pada akhir tahun 2025.
Dalam paparannya, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera
Brigjen TNI Fajar Tjahjono menyampaikan bahwa proses rehabilitasi di Kabupaten
Langkat telah berjalan dengan baik. Berbagai fasilitas umum yang terdampak
banjir seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, pertokoan, serta sejumlah
infrastruktur lainnya telah memasuki tahap pemulihan sesuai rencana.
Meski demikian, Bupati Langkat H. Syah Afandin menegaskan
masih terdapat persoalan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten
Langkat, yakni masih banyak masyarakat korban banjir yang belum menerima
bantuan karena tidak masuk dalam kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Menurut Syah Afandin, aspirasi tersebut terus disampaikan
masyarakat, bahkan melalui aksi unjuk rasa, sebagai bentuk harapan agar
pemerintah dapat memberikan solusi bagi warga yang sama-sama terdampak bencana.
"Kami terus dituntut oleh masyarakat agar mereka yang
belum masuk dalam kriteria juga mendapatkan bantuan, seperti bantuan hidup
sementara (jadup) maupun bantuan stimulan ekonomi. Sebab mereka juga merupakan
korban banjir yang mengalami kerugian," ujar Syah Afandin.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya telah
diusulkan kepada Kementerian Sosial. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut
yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Syah Afandin memohon dukungan Kepala Koordinator
Wilayah Sumatera agar usulan Pemerintah Kabupaten Langkat dapat diteruskan ke
pemerintah pusat sehingga memperoleh perhatian dan segera ditindaklanjuti.
"Kami memohon kepada Bapak Koordinator Wilayah Sumatera
agar usulan ini dapat di-follow up sehingga mendapat atensi dari pemerintah
pusat untuk segera dipertimbangkan dan ditindaklanjuti," harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera
Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Brigjen TNI Fajar
Tjahjono, menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh hasil pembahasan rapat
kepada pimpinan Satgas di tingkat pusat.
"Tentunya seluruh usulan dari Bapak-Bapak sekalian akan
saya sampaikan kepada Kepala Satgas agar menjadi bahan pertimbangan dan dapat
segera ditindaklanjuti," tegas Brigjen TNI Fajar Tjahjono.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Koordinator
Wilayah Sumatera Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Kombes Pol. Wahyu Widiarso, S.I.K., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril,
S.Sos., M.AP., Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, unsur Forkopimda
Kabupaten Langkat, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Langkat, serta seluruh camat se-Kabupaten Langkat.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Langkat
berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya
memulihkan infrastruktur, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh
masyarakat yang terdampak banjir melalui dukungan bantuan yang lebih
menyeluruh.(Ril/Red).
