 |
| Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menemui langsung masyarakat korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Kecamatan Brandan Barat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, Senin (20/04/2026). |
e-news.id
Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH bersama Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo menemui langsung masyarakat korban banjir dari Kecamatan Besitang dan Kecamatan Brandan Barat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, Senin (20/04/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah
daerah dan masyarakat, khususnya terkait tuntutan bantuan Jaminan Hidup (JADUP)
pasca banjir yang belum terealisasi. Aksi tersebut diikuti sekitar 2.000 warga
terdampak.
Di hadapan massa aksi, Bupati Syah Afandin terlebih dahulu
menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatannya hadir. Ia menjelaskan bahwa
sejak Sabtu dirinya berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan Menteri
Pertanian.
“Saya mohon maaf karena tidak bisa langsung hadir sejak
pagi. Saya berada di Jakarta memenuhi panggilan Menteri Pertanian terkait
kondisi kemarau panjang yang akan kita hadapi. Pertemuan tersebut tidak bisa
diwakilkan dan harus dihadiri langsung oleh kepala daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang telah
menunggu sejak pagi, Syah Afandin mempercepat jadwal kepulangannya. Dari yang
semula dijadwalkan terbang pukul 17.00 WIB dari Jakarta menuju Bandara
Kualanamu, ia memajukan penerbangan menjadi pukul 15.00 WIB dan tiba di Stabat
sekitar pukul 18.20 WIB untuk langsung menemui massa aksi.
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan dukungan penuh
terhadap perjuangan masyarakat korban banjir untuk memperoleh bantuan JADUP
dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah
melaksanakan pendataan korban sesuai arahan Kementerian Sosial.
“Saya mendukung penuh apa yang disampaikan masyarakat. Pasca
banjir, kami telah menerima instruksi dari Kementerian Sosial untuk melakukan
pendataan kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang hingga berat. Saya juga
telah memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memastikan pendataan dilakukan
secara menyeluruh,” tegasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kewenangan pencairan
bantuan JADUP berada di pemerintah pusat. “Dana ini berasal dari pemerintah
pusat dan bukan berada di kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, kita harus
bersama-sama memperjuangkannya,” tambahnya.
Bupati juga mengajak masyarakat untuk melakukan pendataan
ulang guna memastikan validitas data yang akan diajukan kembali ke Kementerian
Sosial. Ia bahkan menyatakan kesiapannya membawa perwakilan koordinator aksi
untuk ikut menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat.
“Kita akan data ulang, lalu kita bawa bersama ke pusat. Saya
juga siap mengajak perwakilan masyarakat untuk mendampingi agar aspirasi ini
dapat tersampaikan langsung,” ujarnya.
Salah seorang peserta aksi, Aprizal, menyampaikan bahwa
sebelumnya data korban banjir telah diserahkan mulai dari tingkat lingkungan,
desa/kelurahan hingga kecamatan dan diteruskan ke BPBD. Namun, karena belum ada
realisasi bantuan, masyarakat merasa perlu menyampaikan aspirasi secara
langsung ke pemerintah kabupaten.
Menanggapi hal tersebut, Bupati kembali menegaskan agar data
yang telah ada dikumpulkan melalui koordinator untuk kemudian diperjuangkan
bersama ke pusat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang sudah menerima
bantuan tidak kembali mengajukan data yang sama.
“Jika datanya sudah ada, serahkan melalui koordinator. Kita
perjuangkan bersama ke pusat agar bantuan JADUP bisa terealisasi. Keputusan
tetap ada di pusat, bukan di saya. Mari kita berdoa bersama agar upaya ini
berhasil,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah koordinator aksi secara
langsung menyerahkan data korban banjir kepada Bupati Langkat sebagai bentuk
keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan haknya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Langkat AKBP
David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril,
S.Sos, M.AP, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP, M.AP,
Kasat Pol PP Damaeka Putra Singarimbun, SSTP, serta sejumlah pejabat utama
Polres Langkat.
Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif, dengan harapan aspirasi masyarakat korban banjir dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi meringankan beban masyarakat terdampak.(Ril/Red)
