 |
| Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026). |
e-news.id
Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 yang digelar di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Menteri
Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian,
M.A., Ph.D., dan turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution,
S.E., M.M., Wakil Gubernur Sumut H. Surya, B.Sc, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara dan
unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
menegaskan bahwa Musrenbang merupakan fondasi utama dalam merancang pembangunan
daerah yang terarah dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa program pembangunan
tanpa perencanaan yang matang akan kehilangan arah, kesinambungan, dan
keselarasan.
Menurut Bobby, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas,
Investasi, dan Industri” menjadi dasar penyusunan RKPD Sumut 2027. Tema
tersebut dimaknai sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan produktivitas, investasi, serta pengembangan industri berbasis
potensi daerah guna memperkuat daya saing dan mendukung pemulihan pascabencana.
Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan bahwa arah pembangunan
Sumut tahun 2027 difokuskan pada enam basis utama, yakni akselerasi pertumbuhan
berkualitas, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, pengembangan
industri berbasis potensi daerah, penguatan daya saing, serta pemulihan
pascabencana.
Ia juga menyoroti percepatan pembangunan di Kepulauan Nias
sebagai salah satu prioritas utama untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pemerintah Provinsi Sumut telah menetapkan tiga klaster pengembangan di wilayah
tersebut, meliputi kawasan produksi, logistik, dan pariwisata.
“Penguatan jalur logistik menjadi prioritas, termasuk
pembangunan fasilitas pergudangan dan cold storage sebagai pusat distribusi,”
ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menggulirkan program
pendidikan gratis mulai tahun ajaran 2026, yang awalnya difokuskan di Kepulauan
Nias dan kemudian diperluas ke daerah terdampak bencana. Di sektor kesehatan,
pemerintah memberikan beasiswa pendidikan dokter spesialis dengan prioritas
penempatan di wilayah Nias.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam
arahannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial,
melainkan forum strategis untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang konkret
dan berkualitas.
“Jangan anggap Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas atau
sekadar kumpul-kumpul. Ini harus menjadi forum yang benar-benar menghasilkan
perencanaan pembangunan terbaik,” tegasnya.
Tito juga mengapresiasi capaian indikator pembangunan
Sumatera Utara yang dinilai cukup baik secara nasional, khususnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,47, lebih tinggi dari
rata-rata nasional 75,90. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerataan
pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH
menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD memiliki peran penting sebagai wadah
penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah
harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjadi dasar dalam
menentukan program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
“Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk
menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga program
yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,” ujar Syah Afandin.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat
dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sumatera Utara melalui sinergi
perencanaan yang matang dan terintegrasi.
Ia berharap seluruh hasil pembahasan dalam Musrenbang dapat
menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, implementatif, serta mampu
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah
Sumatera Utara.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah
pembangunan Sumatera Utara ke depan, dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan guna memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan
berdaya saing.(Ril/Red).
