e-news.id
Langkat - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan tenaga kerja non-ASN.
Hal tersebut disampaikan Tiorita saat menerima audiensi
jajaran BPJS Ketenagakerjaan di Ruang VIP (Lounge) Kantor Bupati Langkat, Senin
(7/9/2026). Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan
perkenalan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Langkat yang baru, Fadli
Kurniawan, serta membahas perkembangan program perlindungan ketenagakerjaan di
Kabupaten Langkat.
Rombongan BPJS Ketenagakerjaan dipimpin Kepala Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Binjai, Inggrid Maya Sari, didampingi Fadli Kurniawan.
Dalam pemaparannya, Fadli menyampaikan bahwa kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat terus berkembang dan saat ini
mencapai sekitar 30.000 peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.650
merupakan pekerja rentan dan 6.700 tenaga kerja non-ASN.
Perlindungan tersebut juga telah memberikan manfaat nyata
kepada peserta maupun ahli waris. Untuk pekerja rentan, santunan yang telah
disalurkan mencapai sekitar Rp6,9 miliar, sementara santunan bagi peserta
non-ASN juga sekitar Rp6,9 miliar, sehingga total manfaat yang telah dibayarkan
mencapai lebih dari Rp12 miliar.
Data BPJS Ketenagakerjaan juga mencatat 78 peserta pekerja
rentan meninggal dunia akibat risiko kerja, sedangkan pada kelompok non-ASN
terdapat 234 peserta meninggal dunia. Hak para peserta tersebut telah diproses
dan disalurkan kepada ahli waris sesuai ketentuan.
Sekdakab Langkat H. Amril menjelaskan, Pemkab Langkat terus
mendukung perlindungan pekerja rentan melalui dukungan anggaran daerah. Sebelum
Perubahan APBD 2026, Pemkab Langkat telah mengalokasikan sekitar Rp4,3 miliar
untuk perlindungan pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Dukungan tersebut diperkuat melalui Perubahan APBD 2026
dengan penambahan kepesertaan bagi sekitar 2.500 pekerja rentan, khususnya
masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki risiko kerja.
Menanggapi pemaparan tersebut, Tiorita menyampaikan
apresiasi atas peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada
masyarakat Langkat. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting
karena memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika menghadapi
risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
“Pemerintah Kabupaten Langkat sangat mendukung tugas dan
fungsi BPJS Ketenagakerjaan karena program ini bersentuhan langsung dengan
masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan
kerja dan kematian. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu masyarakat
dan keluarga pekerja ketika menghadapi musibah,” ujar Tiorita.
Ia menegaskan, Pemkab Langkat akan terus memprioritaskan
dukungan terhadap program perlindungan pekerja rentan karena manfaatnya
langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam menjaga keberlangsungan ekonomi
keluarga ketika pekerja menghadapi risiko kerja.
Melalui sinergi Pemkab Langkat dan BPJS Ketenagakerjaan,
Tiorita berharap cakupan kepesertaan terus diperluas sehingga semakin banyak
pekerja rentan dan tenaga kerja non-ASN memperoleh jaminan sosial
ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja dapat menjalankan aktivitasnya dengan
rasa aman sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Sosial dan
Kemasyarakatan Syahrizal, Kepala BPKAD Iskandarsyah, Kepala Bappeda Rina,
Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Hendy,
serta Kabag Kesra Setdakab Langkat Suhaimi.
Audiensi ditutup dengan penyerahan plakat sebagai simbol
apresiasi sekaligus penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan
BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan tenaga kerja di Kabupaten
Langkat.(Ril/Red).
