 |
| Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, PhD, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan pemulihan dampak banjir dan longsor sebelum bulan Ramadan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2026). |
e-news.id
Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, PhD, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menuntaskan pemulihan dampak banjir dan longsor sebelum bulan Ramadan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (12/1/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI
Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif
Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, BSc, Ketua DPRD Sumut, serta seluruh
Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara.
Berdasarkan data pembaruan hingga 12 Januari 2026, Provinsi
Sumatera Utara tercatat mengalami bencana banjir di 19 kabupaten/kota, dengan
jumlah terdampak mencapai 479.325 kepala keluarga atau 1.804.827 jiwa, 375
orang meninggal dunia, serta 41 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, total
kerugian pada sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sosial, dan perumahan
diperkirakan mencapai Rp18,43 triliun.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution
menyampaikan bahwa kondisi Sumatera Utara secara umum telah berangsur pulih.
Namun demikian, masih terdapat lima kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan
ekstra dalam proses pemulihan pascabencana, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah,
Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Ia juga menjelaskan bahwa progres penyusunan Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Utara telah
melampaui 50 persen dan ditargetkan rampung pada minggu terakhir Januari 2026.
“Kami terus mengupayakan percepatan pendataan dan penyusunan
R3P kabupaten/kota terdampak banjir untuk segera diajukan kepada Tim Satgas,”
tegas Bobby.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi
kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh kepala daerah atas
langkah cepat dalam penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Sumatera Utara yang
bergerak cepat. Inflasi dapat dikendalikan, sektor ekonomi, pemerintahan,
pendidikan, dan sosial berangsur pulih. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh
kepala daerah,” ujar Tito.
Sebagai Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian juga menjelaskan bahwa pemerintah
pusat telah menyiapkan skema teknis penanganan perumahan bagi korban banjir dan
longsor. Untuk rumah rusak berat, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar
Rp60 juta, ditambah Rp8 juta untuk biaya perabotan serta pemulihan ekonomi per
kepala keluarga bagi warga yang tinggal di hunian sementara.
“Sementara untuk rumah rusak sedang dan rusak ringan,
masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta dan Rp15 juta,”
tambahnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan bahwa BNPB
bersama seluruh pemangku kepentingan terus mendistribusikan bantuan serta
melakukan pendampingan pemulihan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat
terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara.
Sejalan dengan hal tersebut, Wamen PPPA Veronica Tan
menekankan pentingnya pengarusutamaan perspektif perempuan dan anak dalam
seluruh tahapan pemulihan, khususnya pada pembangunan hunian sementara.
“Perlu perhatian serius terhadap fasilitas dasar seperti
toilet, kamar mandi, dan tempat cuci. Trauma perempuan dan anak masih sangat
kuat akibat kehilangan anggota keluarga dan kerabat. Jangan sampai muncul
persoalan baru dalam masa pemulihan bencana,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah
pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Utara,
dengan target penyelesaian sebelum bulan Ramadan, sehingga masyarakat terdampak
banjir dan longsor dapat menjalani ibadah Ramadan tanpa harus tinggal di tenda
pengungsian.(Ril/Red).
